Kasus Korupsi Dalam Sudut Pandang Sistem Informasi Akuntansi

Standard

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Belakang
Korupsi di negeri ini sekarang sedang merajalela bahkan telah menjadi suatu “kebiasaan”. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat tegas juga sudah dilakukan. Namun, tetap saja korupsi masih kerap kali dilakukan para petinggi di negeri ini. Bahkan korupsi sudah seperti mendarah daging. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut.

Jadi, salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para penjabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidikdan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi dari generasi pendahulunya.

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan. Hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya ”Pemerintah Negara Indonesia dan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Dalam implementasinya, penyelenggaraan Negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan. Namun demikian, dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.

Stigma yang menganggap penyelenggara negara belum melaksanakan fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan ”social issue” mewabahnya praktek-prakter korupsi sebagai dampak adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada jabatan tertentu. Disamping itu masyarakat sendiri tidak sepenuhnya dilibatkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Negara sehingga eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi secara efektif terhadap penyelenggara negara, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga rentan sekali untuk menimbulkan penyimpangan dan korupsi.

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atass fungsi penyelenggaraan negara.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparatur penegak hukum dalam penanggulangannya. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelengara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk ke seluruh lini kehidupan yang diibaratkan seperti jamur di musim penghujan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke korporasi termasuk BUMN.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah yang dimaksud dengan korupsi?

  1. Bagaimana pandangan dari Segi Sistem Informasi akuntansi terhadap korupsi?
  2. Hambatan dan upaya apakah yang dilakukan dalam memberantas tindakan korupsi?

1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang korupsi.

  1. Untuk mengetahui penyebab korupsi dari sudut pandang Sistem Informasi Akuntansi dan untuk lebih memahami Sistem Pengendalian Internal yang baik.
  2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memerangi korupsi.

1.4 Manfaat
Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pola piker generasi muda agar tidak melakukan tindak korupsi yang bias merugikan diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat luas. Makalah ini juga diharapkan dapat membantu memberikan pembelajaran khususnya terhadap generasi muda untuk membenahi dan meningkatkan peranan dan dukungan terhadap edukasi anti korupsi sejak dini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat kompleks, sehingga sulit untuk mendefisinikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, yang berarti tindakan korupsi yang sepertinya sudah melekat kedalam sistem menjadi bagian dari operasional sehari-hari dan sudah dianggap lazim serta tidak melanggar apa pun. Misalnya sebuah instansi yang menerima uang dari rekanan dan kemudian dikelolanya sebagai dana taktis, entah itu sebagai semacam balas jasa atau apa pun. Kalau mark up atau proyek fiktif sudah jelas-jelas korupsi, tetapi bagaimana seandainya itu adalah pemberian biasa sebagai ungkapan terimakasih. Kalau itu dikategorikan korupsi, maka mungkin semua instansi akan terkena. Dana taktis sudah merupakan hal yang biasa dan itu salah satu solusi untuk memecahkan kebuntuan formal. Ada keterbatasan anggaran lalu dicarilah cara untuk menyelesaikan banyak masalah.Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah.Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Mari kita tempatkan seorang “pelajar” yang ingin mencari bangku di sebuah sekolah yang berlabel “negeri” dengan menggunakan “jalur mandiri”. ‘Dia’ menyiapkan sejumlah uang untuk menyuap “orang dalam” agar mendapatkan bangku di sekolah tersebut. Itulah contoh kecil tindakan korupsi yang terjadi di kalangan pelajar. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus cukup jelas dalam hal bagaimana dan seberapa banyak jenis korupsi serta tindakan yang tidak “halal” itu merugikan masyarakat terutama diri sendiri.
2.1.1 Teori Lain Mengenai Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.
Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum.

Selanjutnya, dengan merujuk definisi Huntington diatas, Heddy Shri Ahimsha-Putra (2002) menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan.
Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.
Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme.

Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum (Alatas 1999:6).

Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum dibawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.

Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.

Mengutip Robert Redfield, korupsi dilihat dari pusat budaya, pusat budaya dibagi menjadi dua, yakni budaya kraton (great culture) dan budaya wong cilik (little culture). Dikotomi budaya selalu ada, dan dikotomi tersebut lebih banyak dengan subyektifitas pada budaya besar yang berpusat di kraton. Kraton dianggap sebagai pusat budaya. Bila terdapat pusat budaya lain di luar kraton, tentu dianggap lebih rendah dari pada budaya kraton. Meski pada hakikatnya dua budaya tersebut berdiri sendiri-sendiri namun tetap ada bocoran budaya.

2.2 Sebab-Sebab Korupsi
Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi /kelompok /keluarga/ golongannya sendiri.
Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu :
• Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
• Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
• Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
• Kurangnya pendidikan.
• Adanya banyak kemiskinan.
• Tidak adanya tindakan hukum yang tegas.
• Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
• Struktur pemerintahan.
• Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.
• Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :
• Greeds(keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
• Opportunities(kesempatan) : berkaitan dengankeadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
• Needs(kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
• Exposures(pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
2.3 Pengendalian Internal

AICPA mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

Pengendalian Intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu system pengendalian intern yang baik itu akan berguna untuk :

  1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi
  2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
  3. Memajukan efisieni dalam operasi.
  4. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Definisi di atas di rinci oleh AICPA dalam Statement On Auditing Standards nomor 1, menjadi pengendalian administrative dan pengendalian akuntansi sebagai berikut:

  1. Pengendalian Akuntansiterdiri dari struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayanya catatan financial, dan konsekuensinya, organisassi, prosedur,dan catatan-cataan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup dalam arti :
    • Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan pengesahan (otorisasi) manajemen yang umum maupun yang khusus.
    • Transaksi-transaksi dicatat untuk (1) memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip auntansiyang umunya diterima atau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut dan (2) menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva.
    • Access(penggunaan) aktiva hanya diperbolehkan bilasesuai dengan otorisasi manajemen.
    • Tanggung-jawab atas aktiva (menurut catatan) dibandingkan dengan aktiva yang ada setiap waktu tertentu dan diambil tindakan yang perlu bila ada perbedaan-perbedaan.
  2. Pengendalian adminitratifmeliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan prosespengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengesahan (otorisasi) transaksi-transaksi oleh manajemen. Otorisasi tersebut merupakan fungsi manajemen yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan (organisasi) dan merupakan titik awal untukmenyusun pengawasan akuntansi atas transaksi-transaksi.
  3. Pengendalian akuntansi (accounting control) berfungsi untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Pengendalian ini disebut Preventif Control, yaitu pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendalian administrative(administrative conrol) berfungsi untuk mendorong efisiensi, yaitu dengan mendorong dipatuhinya keputsan-keputusan manajemen. Pengendalian ini disebut juga Feedback Control.

2.3.1 Ciri-ciri pokok dari Sistem Pengendalian Intern

Suatu system pengawasan intern yang memuaskan harus meliputi :

  • Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab-tanggungjawab fungsional secara tepat.
  • Suatu system wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pemdapatan-pendapatan dan biaya-biaya.
  • Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungis-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
  • Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengant anggung jawabnya

Keempat elemen di atas merupakan cirri-ciri pokok dari suatu system pengawsan intern. Di samping cirri-ciri pokok tersebut ada cara-cara pengawasan lain yang fungsinya merupakan tambahan dari cirri-ciri pokok diatas. Pengawasan-pengawasan tamabhan itu dapat dilakukan dengan menggunakan laporan-laporan, budget atau standard an staff internal auditing.

Struktur organisasi

  • Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan yang lain. Perbedaan struktur organisasi diantara berbagai perusahaan, disebabkan leh berbagai hal seperti jenis,luas, banyaknya, cabang-cabang dan lainnya.
  • Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah pertimbangan bahwa organisasi itu harus fleksible dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus membuat yang baru.

Ada tiga bentuk utama dari departementalisasi dalam organisasi yaitu atas dasar fungsi, daerah, produk.

Rentang pengawasan (span of Control).

  • Yaitu menunjukkan jumlah orang yang bertanggung jawab pada seorang atasan.
  • Struktur organisasi yang tipis atau datar disebut mempunyai span of control yang lebar, sedangkan struktur organisasi yang tinggi mempunyai span of control yang sempit.

Jenis-jenis Wewenang

Ada tiga jenis utama dari wewenang ,yaitu wewenang garis (atau sering dibuat garis komando), wewenang staf (merupakan wewenang membantu), wewenang fungsional(memberi hak pada seseorang untuk memerintah bagian lain yang tidak langsung menjadi bawahannya).

Diskripsi jabatan

Untuk menentukan tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam organisasi, berguna sebagai alat unuk memisahkan tugas dan wewenang setiap bagian sehingga akan terhindar adanya kesimpangsiuran fungsi setiap bagian dalam organisasi.

  1. Sistem Wewenang Dan Prosedur Pembukuan

Sistem wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan alat bagi manajem untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga utuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat.

  1. Praktek –Pratek Yang Sehat

Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang sehat adalah setiap pegawai dalam perusahaan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya bagian akuntansi baru mencatat hutang setelah menerima dan memeriksa dokumen-dokumen pendukung transaksi pembelian seperti surat permintaan pembelian, surat pesanan pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari penjual.

  1. Pegawai yang Cukup Cakap

Tingkat kecakapan pegawai mempenagruhi sukses tidaknya suatu system pengendalian intern, Apabila sudah disusun struktur organisasi yang tepat, prosedur-prosedur yang baik tetapi tingkat kecakapan pegawai tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta, bisa diharapkan bahwa system pengawasan intern juga tidak akan berhasil dengan baik.

Untuk mendapatkan pegawai yang tingkat kecakapannya cukup, langkah-langkahnya harus dimulai sejak penerimaan pegawai baru. Jika ada penerimaan pegawai baru, hendaknya dilakukan seleksi dan test agar dapat ditentukan apakah calon pegawai yang bersangkutan, memenuhi criteria yang diininkan. Apabila pegawai sudah diterima bekerja dalam perusahaan, perlu diadakan latihan-latihan agar dapat meningkatkan kecakapan.

 

2.3.2 Pengawasan-Pengawasan Tambahan

Untuk menjamin berlakunya system pengawasan intern dengan baik, selain terpenuhinya keempat ciri-ciri khas di atas, diperlukan beberapa pengawasan tambahan yang terdiri dari laporan-laporan, budget/standar, dan suatu staf audit intern.

  1. Laporan

Laporan merupakan alat bagi suatu bagian dalam perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Laporan ini diserahkan kepada atasan dengan maksud agar atasan dapat mengetahui sampai seberapa jauh pekerjaan sudah dilaksanakan, Agar suatu laporan dapat berfungsi dengan baik, Heckeet & Wilson dalam buku controllership menyatakan lima prinsip dasar sebagai berikut :

  1. Pertanggung jawaban, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan itu harus di susun sesuai dengan tanggungjawab bagian-bagian dalamperusahaan. Laporan seperti ini dibuat bertingkat sesuai dengan tingkat yang ada dalam struktur otganisasi.
  2. Pengecualian, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan yang disusun, itu hendaknya menunjukkan hal-hal yang menyimpang dari standar atau budgetnya. Maksud dari prinsip ini ialah agar management dapat memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang menyimpang tersebut.
  3. Perbandingan, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan yang disusun itu hendaknya dibandingkan dengan data lain agar lebih mempunyai arti. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan standar/budget atau dengan realisasi periode sebelumnya,
  4. Ringkas, yaitu prinsip bahwa laporan yang dibuat untuk bagian yang lebih tinggi harus lebih ringkas, sehingga dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas.
  5. Yaitu prinsip bahwa laporan itu sebaiknya juga berisi beberapa komentar dari pihak yang menyusun. Maksud pemberian komentar ini adalah agar pembaca laporan tersebut dapat segera mengetahui hal-hal yang penting yang ada dalam laporan tersebut.

 

Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting :

  1. Preventive control, pengendalian untuk pencegahan, mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah muncul.
  2. Detective control, pengendalian untuk pemeriksaan, dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
  3. Corrective control, pengendalian korektif. Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan

2.4 COSO (Committee Of Sponsoring Organization)

     COSO adalah kelompok sector swasta yang terdiri dari American, Accounting Association (AAA), AICPA, Institute of Internal Auditors, Institute Of Management Accountants, dan Financial Executives Intitute.

Pada tahun 1992,COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian intern yaitu pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan penegnedalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:

  • Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
  • Keandalan pelaporan keuangan
  • Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Lima komponen Model Pengendalian Internal COSO yang Saling berhubungan :

  1. Lingkungan pengendalian : inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya – cirri perorangan, termsdukintegritas, nilai-nilai etika, dan kompentensi – serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka adalh mesin yang mengemudikan organisasi dan dasr tempat segala hal terletak.
  2. Aktivitas pengendalian, Kebijakan dan proedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organsasi, secara efektif dijalankan.
  3. Penilaian risiko, Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan, yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme unuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait.
  4. Informasi dan komunikasi, disekitar aktivitas pengendalian terdapat system informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
  5. Pengawasan, Seluruh poses harus diawasi, dan perubahan dilakukan sesuai dengan dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan.

 

Lingkungan Pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut :

  • Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
  • Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi
  • Struktur organisasi
  • Badan audit dewan komisaris
  • Metode untuk memberikan otoritas dan tanggungjawab
  • Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia
  • Pengaruh-pengaruh eksternal
  • Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika.

Merupakan hal yang pentig bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikkannya. Contohnya, manajemen puncak harus memperjelas bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada laporan yang sesuai keinginan pihak manajemen.

  • Filosofi Pihak manajemen dan Gaya beroperasi.

Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan berperilaku secara bertanggungjawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila pihak manajemen menunjukkan sedikit perhatian atas pengendalian internal, maka para pegawai akan menjadi kurang rajin dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi dapat dinilai dengan cara menjawab pertanyaan seperti berikut ini :

  1. Apakah pihak manajemen mengambil risiko yang tidak sepantasnya untuk mencapai tujuan perusahaan ,atau apakah pihak manajemen menilai potensi risiko dan penghargaan sebelum bertindak ?
  2. Apakah pihak manajemen mencoba untuk memanipulasi ukuran-ukuran kinerja seperti pemasukan bersih, agar kinerjanya dapat dilihat dalampandangan yang lebih baik?
  3. Apakah pihak manajemen menekan para pegawai untuk mencapai hasil apapun metode yang dipergunakan, atau apakah pihak manajemen menuntut perilaku yang beretika ? Dengan kata lain, apakah pihak manajemen yakin bahwa hasil dapat membenarkan cara?

 

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan menetapkan garis otoritas dan tanggung jawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengaahan, dan pengendalain operasinya. Aspek penting lainnya struktur organisasi adalah sentralisasi atau desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, cara alokasi tanggung jawab mempengaruhi permintaan informasi manajemn, dan organisasifungsi system informasi dan akuntansi.

Di dalam dunia bisnis saat ini, perubahan yang drastis terjadi dalam praktik di bidang manajemen, dan di dalam pengorganisasian perusahaan. Struktur organisasi hierarkis, dengan banyak lapisan pihak manajemen yang akan mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka yang di bawah, mulai menghilang . Struktur tersebut digantikan dengan organisasi dasar (flat organization) yang memiliki yang dapat bekerja sendiri, dan terdiri dari pegawai yang dulunya ditugaskan ke berbagai departemen yang berbeda dan terpisah. Para anggota tim diberdayakan untuk membuat keputusan tanpa mencari berlapis-lapis persetujuan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka,

Komite Audit Dewan Komisaris (Board of Director)

Seluruh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange harus memiliki komite audit (audit commite) yang secara keseluruhan terdiri dari para komisaris (non pegawai) dari luar perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hokum, peraturan, dan standar yang terkait. Komite tersebut bekerja dekat dengan auditor eksternal dan internal perusahaan.

Metode Memberikan Otoritas dan Tanggung Jawab

Pihak manajemen harus mmberikan tanggung jawab untuk tujuan bisnis tertentuk ke departemen dan individu yang terkait, serta kemudian membuat mereka bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut, Otoritas dan tanggungjawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana operasional, jadwal, dan anggaran. Salah satu hal yang sangat penting adalah perauran yang menangani masalah seperti standar etika berperilaku, praktik bisnis yang dapat dibenarkan, peraturanpersyatan,dan konflik kepentingan.

Kebijakan dan Praktik-Praktik dalam Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan praktik-prkatik mengenai pengontrakan,pelatihan,dan pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi unuk meminimalkan ancaman, risiko dan pajanan.

2.6 Pengaruh-pengaruh Eksternal

Pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah termasuk persyaratan yang dibebankan oleh bursa efek, oleh Financial Accounting Standard Board (FASB), dan oleh Securities and Exchange Commission (SEC). Termasuk dalam pengaruh eksternal juga persyaratan peraturan lembaga, seperti bank, sarana umum, dan perusahaan asuransi.

Aktivitas-Aktivitas Pengendalian

Komponen kedua dari model penngendalian internal COSO adalah kegiatan-kegiatan pengendalian, yang merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen dicapai. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari lima kategori berikut :

  • Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai,
  • Pemisahan fungsi
  • Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
  • Penjagaan asset dan catatan yang memadai
  • Pemeriksaan independent atas kinerja.

 

Otorisasi Transaksi dan kegiatan yang Memadai.

Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang mempengaruhi asset perusahaan. Oleh karena pihak manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan supervise setiap aktivitas dan keputusan, mereka membuat kebijakan untuk diikuti oleh para pegawai, dan kemudian memberdayakan mereka untuk melaksanakannya. Pemberdayaan ini, yang disebut sebagai otorisasi (authorization) adalah bagian penting dari pengendalian dan prosedur organisasi. Otorisasi sring kali didokumentasikan sebagai penandatangan, pemberian tanda paraf,atau memasukkan kode otorisasiatas dokumen atau catatan transaksi. Sistem computer saat ini mampu mencatat tanda tangan digital (digital signature) (atau sidik jari), yaitu sebuah cara untuk menandatangani dokumen dengan sebuah data yang tidak dapat dipalsukan.

Beberapa aktivitas atau transaksi tertentu terjadi karena keadaan khusus, sehingga pihak manajemen memberikan otirsasi khusus (specific authorization) agar dapat dilaksakan. Sebaliknya, pihak manajemen dapat memberi otorisasi pada pegaeai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus, atau disebut sebagai prosedur otrisasi umum (general authorization). Pihak manajemen harus memiliki kebijakan tertulis baik mengenai otorisasi khusus maupun umum,untuk semua jenis transaksi.

 

2.7 Pemisahan Fungsi

Pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Seorang pegawai seharusnya tidak berda dalam posisi untuk melakukan penipuan dan menyembunyikan penipuan atau kesalahan yang tidak disengaja.

 

Desain dan penggunaan Dokumen serta catatan yang memadai

  • Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan.
  • Bentuk dan isinya harus dijaga agar tetap sesederhana mungkin untuk mendukung pncatatan yang efisisen. Meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menfasilitasi peninjauan serta verifikasi.
  • Dokumen-dokumen yang mengawali sebuah transaksi harus memiliki ruang untuk otorisasi.
  • Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk memindahkan asset keorang lain, harus memiliki ruang untuk tanda tangan pihak penerima asset.
  • Dalam rangka megurangi kesempatan penggunaan dokumen untuk peniuan, dokumen harus diberikan nomor yang telah dicetak lebih dahulu,agar setiapdokumen dapat dipertanggungjawabkan.
  • Jejak audit yang baik memfasilitasi pelacakan ke setiap transaksi melalui system, perbaikan kesalahan, dan verifikasi output system.
  • Penjagaan Asset dan Pencatatan yang memadai
  • Harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik asset berupa informasi maupun fisisk (kas, persediaan , dan perlengkapan). Prosedur-prosedur berikut inimenjaga asset pencurian, penggunaan tanpa otirsasi, dan vandalisme.
  • Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif.
  • Memelihara catatan aset, termasuk informasi secara akurat
  • Membatasi akses secara fisik ke asset(mesin kas, lemari besi, kotak uang dan akses terbatas ke safe deposit box kas, sekuritas, dan asset dalam bentuk surat-surat berharga.
  • Melindungi catatan dan dokumen (area penyimpanan tahan api, cabinet file yang terkunci,dan lokasi pendukung di luar kantor, merupakan cara yang efektif untuk melindungi catatan dan dokumen. Akses ke cek kosong serta dokumen harus dibatasi hanya untuk personil yang memiliki otorisasi.
  • Mengendalikan lingkungan (Perlengkapan computer yang sensitive harus diletakkan dalam ruangan yang memiliki alat pendingin dan perlindungan dari api yang memadai, bebas banjir, kejatuhan benda lain)
  • Pembatasan akses ke ruang computer, file computer, dan informasi.

Pemeriksaan Independen atas Kinerja

        Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian lainnyayang penting. Pemeriksaan ini harus independent, karena pemeriksaan umumnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa . Berbagai jenis pemeriksaan independent sbb :

  • Rekonsiliasi dua rangkaian cataan yang dipelihara secara terpisah

Salah satu cara untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan catatan adalah merekonsiliasi catatan tersebut dengan catatan lainnya yang seharusnya memiliki saldo yang sama ( Saldo bank, buku pembantu piutang)

  • Perbandingan jumlah actual dengan yang dicatat

Kas dalam laci mesin kas pada akhir pergantian staf administrasi, harus sama jumlahnya dengan jumlah yang dicatat dalam pita mesin kas

Seluruh persediaan harus dihitung paling tidak pertahun, dan hasilnya dibandingkan dengan catatan persediaan. 

  • Pembukuan berpasangan

Pepatah yang menyatakan bahwa debit harus sama dengan kredit memberikan kesempatan besar untuk pemeriksaan internal.

  • Jumlah total batch

Di dalam aplikasi pemrosesan secara batch, dokumen sumber digabungkan dalam kelompok dan jumlah total batch (yang juga disebut sebagai jumlah total control), dan secara manual dihitung sebelum data sumber dimasukkan ke dalam system. Terdapat lima jumlah total batch yang dipergunakan dalam system computer, yaitu :

  1. Jumlah total keuangan (financial total)adalah jumlah dalam field nilai uang, seperti jumlah total penjualan atau penerimaan tunai.
  2. Jumlah total lain-lain (hash total)adalah jumlah field yang biasanya tidak ditambahkan seperti jumlah nomor rekening pelanggan atau nomoridentifikasi pegawai
  3. Jumlah catatan (recordcount)adalah jumlah dokumen yang diproses.
  4. Jumlah baris (line record)adalah jumlah baris data yang dimasukkan. 
  5. Uji kesesuaian baris dan kolom (cross-footing balance test). Uji ini akan membandingkan jumlah total dari setiap jumlah dalam baris, dengan jumlah total dari setiap jumlah dalam kolom, untuk memeriksa apakah jumlah mereka sama.

Peninjauan Independen

           Setelah seseorang memproses sebuah transaksi, orang kedua kadang kala meninjau pekerjaan orang pertama. Orang kedua memeriksa keberdaaan tanda tangan otorisasi yang memadai, meninjau dokumen pendukung,dan memeriksa keakuratan bagian data yang penting, seperti harga, jumlah, dan pemberian kredit.

Mengawasi Kinerja

            Metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif, pelaporan pertanggungjawaban dan audit internal.

  • Supervisi yang efektif. Mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan, dan melindungi asset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki akses ke hal-hal tersebut.
  • Akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas, laporan kinerja yang membandingkan kinerja yang actual dengan kinerja yang direncanakan.
  • Audit internal. Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian keefektifan pengendalian internal. Audit internal juga mencakup penilaian kesadaran pegawai terhadap prosedur dan kebijakan manajemen, hukum,dan peraturan yang berlaku serta mengevaluasi efisiensi dan keefektifan manajemen.

 

2.8 Penilaian Resiko

Akuntan memainkan peran yang penting dalam membantu manajemen mengontrol bisnis dengan mendesain system pengendalian yang efektif dan mengevaluasi system yang adauntuk memastikan bahwa system tersebut berjalan dengan efektif.

Perkiraan Risiko

Beberapa ancaman menunjukan risiko yang lebih besar karena probabilitas kemunculannya lebih besar. Misalnya , perusahaan lebih mungkin menjadi korban penipuan computer daripada serangan teroris, dan pegawai lebih mungkin melakukan kesalahan yang tidak disengaja daripada melakukan tindakan penipuan secara sengaja.

Perkiraan Pajanan (Exposure), kerugian potensial

          Risiko gempa bumi mungkin kecil, tetapi pajanannya dapat sangat besar, gempa dapat menghanurkan perusahaan dan menyebabkan kebangkrutan. Risiko dan pajanan harusdiperhitungkan bersama-sama, karena apabila salah satu meningkat, maka baikmaterilitasancaman maupun kebutuhan untuk melindunginya akan meningkat.

 

Perkiraan Biaya dan Manfaat

  • Tidak ada system pengendalian internal yang dapat menyediakan perlindungan anti penipuan terhadap seluruh anacaman dalam pengendalian internal.
  • Oleh sebab itu, tujuan untuk mendesain sebuah system pengendalian internal adalah untuk menyediakan jaminan yang wajar bahwa tidak akan muncul masalah dalam system pengendalian itu sendiri.
  • Elemen utama biaya adalah personil, termasuk waktu untuk melaksanakan proseddur pengendalian, biaya untuk mempekerjakan pegawai tambahan agar mencapai pemisahan tugas yang efektif, serta biaya untuk memprogram pengendalian dalam system computer.
  • Manfaat dari prosedur pengendalian adalah perbedaan antara perkiraan kerugian dengan prosedur pengendalian, dan perkiraan kerugian tanpa adanya prosedur pengendalian. Manfaat dari sebuah prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya.

 

2.9 Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer

Sys Trust menggunakan empat prinsip berikut ini untuk menetapkan apakah suatu system andal atau tidak :

  1. Ketersediaan (availability).Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantuman pada pernyatan atau perjanjian tingkat pelayanan.
  2. Keamanan (security).Sistem dilindungi dari akses fisi kmaupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Hal ini akan membantu mencegah (a) penggunaan yang tidak sesuai, pemutarbalikan, penghancuran, atau pengungkapan informasi dan software serta (b) pencurian sumber daya system.
  3. Dapat dipelihara (maintainability)Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas system.
  4. Integritas (integrity),Pemrosesan system bersifat lengkap akurat, tepat waktu, dan diotorisasi, Sebuah system dikatakan memiliki integritas apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi system tersebut secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi system, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja.

Bagi setiap prinsip keandalan di atas, tiga kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut, :

  1. Entitas memiliki tujuan kinerja (performance objective). Kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan , didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan telah memenuhi tiap prinsip keandalan .
    • Tujuan kinerja adalah sebagai tujuan umum yang ingin dicapai entitas.
    • Kebijakan adalah peraturan-peraturan yang memberikan arah formal untuk mencapai tujuan, dan mendorong kinerja.
    • Standar sebagai prosedur yang dibutuhkan dalam implementasi, agar sesuai dengan kebijakan
  2. Entitas menggunakan prosedur, sumber daya manusia, software, data, dan infrastrukturuntuk mencapai setiap prinsip keandalan, dengan berdasarkan pada kebijakna dan standar yang telah ditetapkan.
  3. Entitas mengawasi system dan mengambil tindakanuntukmencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar, untuk setiap prinsip keandalan

BAB III

ISI

3.1 Latar Belakang Kasus Fraud BLBI

Berawal dari krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 1997. Satu per satu mata uang negara-negara di Asia merosot nilainya. Kemajuan perekonomian negara-negara di Asia yang banyak dipuji oleh banyak pihak sebelumnya. Bahkan persis sebelum krisis, World Bank tahun 1997 menerbitkan laporan berjudul The Asian Miracle yang menunjukkan kisah sukses pembangunan di Asia. Ternyata keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia tidak berdaya menghadapi spekulan mata uang dan berujung pada krisis ekonomi.

Menyusul jatuhnya mata uang Baht, Thailand, nilai rupiah ikut merosot. Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Bank Indonesia kemudian memperluas rentang intervensi kurs jual dan kurs beli rupiah, dari Rp. 192 (8%), menjadi Rp. 304 (12%). Guna mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 6% menjadi 14% (Prasetyantono, 2000:26).

Tekanan yang semakin berat terhadap rupiah mendorong Bank Indonesia untuk melepas sistem kurs mengambang terkendali (managed floating) dan mengambangkan nilai rupiah sepenuhnya pada mekanisme pasar uang (free floating). Kebijakan ini juga diikuti dengan dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari kisaran 14%-17% sampai 28%-30%. Strategi lain yang dipergunakan oleh otoritas moneter adalah dengan menyimpan dana-dana dari BUMN dan yayasan milik pemerintah ke SBI.

Kesulitan likuiditas yang dialami perbankan memaksa bank untuk meningkatkan suku bunga deposito untuk menghimpun dana masyarakat. Tetapi melonjaknya suku bunga deposito secara otomatis juga meningkatkan suku bunga pinjaman. Akibatnya, kredit bermasalah atau nonperforming loan pun semakin naik karena banyak kreditor tidak sanggup membayar bunga yang tinggi.

Kelangkaan likuiditas juga mengakibatkan banyak bank kalah kliring atau rekening gironya di Bank Indonesia bersaldo debet. Berita mengenai kalah kliring memicu keresahan di masyarakat yang akhirnya mendorong masyarakat untuk menarik uang mereka di bank secara serentak. Meluasnya keresahan yang berujung pada penarikan simpanan besar-besaran atau rush, juga turut dipicu oleh likuidasi 16 bank nasional. Padahal tujuan pencabutan ijin usaha 16 bank tersebut dimaksudkan untuk melakukan penataan perbankan nasional. Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet. Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan pre-audit untuk mengetahui apakah bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisinya sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu mengembalikan BLBI.

3.1.1 Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Akibat rush, bank kemudian meminta bantuan BI sebagai lender of the last resort. Istilah ini merujuk pada kewajiban BI untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat. Dana talangan yang dikucurkan oleh BI ini yang dikenal dengan BLBI2. Sesehat apa pun sebuah bank, apabila uang dari masyarakat ditarik serentak tentu tidak akan sanggup memenuhinya. Terutama karena dana simpanan tersebut disalurkan kembali ke masyarakat oleh bank dalam bentuk kredit yang tidak mungkin ditarik bank dalam waktu sekejap. Apalagi di saat krisis ekonomi, aktivitas sektor riil praktis berhenti dan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) semakin meningkat. Dalam BLBI sendiri terdapat 5 fasilitas dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda sebagai berikut.

  1. Fasilitas yang diberikan untuk mempertahankan kestabilan sistem pembayaran, yaitu bila terjadi mismatch antara penerimaan dan penarikan dana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fasilitas untuk jangka pendek dikenal dengan Fasilitas Diskonto I, sedangkan fasilitas jangka panjang disebut dengan Fasilitas Diskonto II.
  2. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sejalan dengan program moneter (SBPU) lelang dan bilateral.
  3. Fasilitas dalam rangka penyehatan bank atau kredit likuiditas darurat dan kredit subordinasi.
  4. Fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan rush atau penarikan dana secara besar-besaran (penarikan cadangan wajib dan saldo negatif atau saldo debet (overdraft) rekening bank di Bank Indonesia.
  5. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia (dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah).

3.1.2 Audit oleh BPK

Tanggal 31 Desember 1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan laporan audit kinerja pada Bank Indonesia per 17 Mei 1999. Dalam laporan tersebut BPK mengungkapkan jumlah BLBI yang telah disalurkan oleh BI kepada bank penerima telah mencapai jumlah Rp. 164.536,10 miliar dan jumlah BLBI yang tidak layak dialihkan kepada pemerintah sebesar Rp. 80,24 triliun. Pengalihan hak tagih BLBI dari BI terhadap bank umum penerima kepada pemerintah merupakan tindak lanjut dari pengalihan 54 Bank Dalam Penyehatan dari BI ke BPPN pada Maret 1998 dan pelaksanaan program penjaminan pemerintah yang dicanangkan melalui persetujuan bersama Gubernur BI dan Menteri Keuangan pada tanggal 6 Februari 1999. Untuk membayar pengalihan hak tagih tersebut, pemerintah pada tahun 1998/1999 telah menerbitkan Surat Utang (Obligasi) senilai Rp. 164,53 triliun. Surat Utang tersebut waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun dan suku bunga 3% per tahun. Bunga dan angsuran surat utang tersebut dibayar oleh pemerintah dari dana APBN3. Dalam laporannya, BPK berpendapat bahwa berbagai pelanggaran telah dilakukan oleh bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dan sangat bergantung pada fasilitas BLBI, antara lain :

  • Pelanggaran UU Perbankan
  • Pelanggaran prinsip kehati-hatian
  • Pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program penjaminan
  • Pelanggaran atas persyaratan pemberian FSBUPK
  • Rekayasa transaksi

Terhadap BI, BPK memberikan sejumlah catatan, yaitu:

  1. Kebijakan yang mendasari pemberian BLBI bersifat temporer, individual, subyektif dan sering berubah yang tampak pada kondisi-kondisi sebagai berikut;
  2. BI tidak dapat berlaku tegas menerapkan ketentuan.
  3. Kebijakan BI terkesan ditujukan untuk menyembunyikan informasi kepada publik.
  4. Memberlakukan Keputusan Rapat Direksi meskipun bertentangan dengan surat Keputusan Direksi.
  5. Terjadi tiga kali perubahan ketentuan dalam waktu 4 bulan.
  6. Pemberian fasilitas SBPU Khusus tidak didasari atas analisis kondisi keuangan bank.
  7. BI memberikan fasilitas BLBI kepada bank yang melanggar UU Perbankan.
  8. Kerancuan tugas dan fungsi antara BI dan BPPN.
  9. Perhitungan bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) oleh BI tidak dapat diyakini kewajarannya.
  10. Pelunasan FSD Bank Tiara dan Bank Dewa Rutji belum jelas statusnya.
  11. Saldo debet terus diberikan meskipun bank sudah dinyatakan tidak ada harapan sehat.

Terhadap hasil audit BPK tersebut, Gubernur BI berpendapat bahwa hasil audit BPK terkesan menyalahkan BI. Gubernur BI bersikeras bahwa pengucuran BLBI mempunyai dasar yang kuat, yaitu keputusan pemerintah dan rekomendasi DPKEK (Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan). Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR tanggal 25 Januari 2000, Gubernur BI Syahril Sabirin menyatakan bahwa BLBI yang diberikan BI merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pemerintah sebagai lender of the last resort di bidang perbankan. Jika tidak, ekonomi sudah hancur dan ambruk. BLBI itu seperti ongkos yang harus ditanggung sebagai bagian untuk penyelamatan ekonomi. Dalam kesempatan itu, Gubernur BI juga menyampaikan bahwa jumlah BLBI yang sudah dikucurkan sampai pada posisi 29 Januari 1999 adalah Rp. 164,54 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp. 144,54 triliun sudah dialihkan kepada pemerintah lewat BPPN. Sementara Rp. 20 triliun tidak dapat dialihkan ke BPPN karena merupakan penyertaan modal pemerintah lewat Bank Exim.

Dalam rapat kerja dengan mantan menteri keuangan lain, yaitu Mar’ie Muhammad, Fuad Bawazier, dan Bambang Subianto tanggal 9 Februari 2000, terungkap bahwa penyaluran BLBI di luar sepengetahuan mereka dan penyaluran BLBI merupakan tanggungjawab BI sepenuhnya. Untuk mengetahui berbagai penyimpangan dalam kasus BLBI, baik yang dilakukan oleh BI maupun bank penerima BLBI, Menteri Keuangan Bambang Sudibyo meminta BPKP melakukan audit investigasi berkoordinasi dengan BPK. BPKP melakukan audit terhadap Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Sedangkan BPK melakukan audit investigasi terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan Bank Take Over (BTO).

Menurut Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, audit investigasi dilakukan untuk mengetahui berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh BI, bank penerima BLBI maupun pihak-pihak lain.

3.1.3 Audit Investigasi BPK

Kewajiban bank-bank penerima BLBI kepada pemerintah posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebagai beriku

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran BLBI oleh BI dan penyimpangan penggunaan BLBI oleh bank penerima. Hasil temuan audit investigasi BPK adalah sebagai berikut.

Potensi kerugian negara akibat penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

  1. BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp. 144,53 triliun (posisi 29 Januari 1999).
  2. Pemerintah harus membayar bunga kepada BI sebesar 3% per tahun dari nilai BLBI setelah disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen.
  3. Bank-bank penerima BLBI belum mengembalikan BLBI kepada pemerintah.
  4. Apabila BLBI tersebut tidak dialihkan menjadi kewajiban pemerintah, sesuai dengan pedoman akuntansi BI, BLBI kepada BBO/BBKU/BDL akan disisihkan sebagai kerugian 100% dan untuk BLBI kepada BTO akan disisihkan sebagai kerugian 2-20%.
  5. BPPN dan tim likuidasi Bank-Bank Dalam Likuidasi melakukan upaya pengembalian BLBI. Tetapi karena membutuhkan waktu, potensi kerugian negara saat audit dilakukan belum bisa dihitung.
  6. BLBI kepada BTO akan dikonversi menjadi penyertaan (equity) pemerintah. Pengembalian BLBI akan sangat tergantung dari divestasi yang dilakukan.

3.1.4 Penyimpangan dalam Penyaluran BLBI

Audit yang dilakukan oleh BPK secara umum menyimpulkan, dalam pemberian dana talangan valas kepada perbankan nasional ternyata BI:

  1. Tidak melakukan prosedur verifikasi dan konfirmasi yang memadai sebelum melaksanakan pembayaran valas.
  2. Melakukan pengikatan jaminan yang tidak sepenuhnya dapat menjamin pengembalian dana talangan valas dari bank debitur dalam negeri yang mendapat pinjaman dana talangan valas.
  3. Melakukan pembayaran yang menyalahi ketentuan.
  4. Tidak menciptakan prosedur pengendalian terhadap penggunaan dana talangan valas oleh bank debitur dalam negeri dan pengembalian valas dari kreditur luar negeri.

3.1.5 Penyimpangan Penggunaan BLBI oleh Bank Penerima

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh bank penerima tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyimpangan terbesar dilakukan oleh 5 bank, yang mencapai 74% dari total penyimpangan 48 bank penerima BLBI. 5 Bank yang melakukan penyimpangan terbesar itu adalah sebagai berikut.

Peran BI terhadap penyimpangan penggunaan BLBI oleh bank penerima antara lain:

  1. Tidak melaksanakan fungsi pengawasan perbankan
  2. Tidak menerapkan sanksi secara tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
  3. Mengabaikan atau bahkan lalai dalam mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan terhadap bank-bank yang pada laporan berkalanya telah menunjukkan adanya pelanggaran yang cukup material, seperti:
  • Pelanggaran BMPK
  • Pelanggaran prinsip “prudential banking” dalam penempatan dan pengambilan dana PUAB yang telah melanggar ketentuan yang berlaku.
  • Kejanggalan-kejanggalan mutasi akuntansi dalam laporan yang disampaikan bank-bank ke BI.
  • Tidak adanya pengendalian yang memadai terhadap penggunaan dana-dana BLBI.
  • Adanya diskriminasi penyaluran BLBI kepada bank-bank tertentu yang kepemilikan sahamnya mempunyai keterkaitan dengan BI.
  • Menetapkan kebijakan saham bank-bank tertentu mengalihkan kepemilikan saham dengan cara selain melanggar hukum juga saham tersebut sesungguhnya merupakan agunan terhadap BLBI (SBPUK).
  • Melakukan intervensi valas melalui bank-bank yang rekening giro rupiahnya telah bersaldo debet.
  • Tidak melaksanakan program penjaminan yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 26 tahun 1998 dan ketentuan pelaksanaannya dan tetap membiarkan bank-bank menyelesaikan kewajiban jatuh tempo melalui mekanisme kliring.

3.1.6 Audit oleh BPKP

Audit investigasi juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPK melakukan audit terhadap seluruh penyaluran BLBI dari BI kepada 48 bank penerima dan audit investigasi terhadap penggunaan BLBI pada 5 Bank Take Over dan 15 Bank Dalam Likuidasi. Sedangkan BPKP melakukan audit investigasi penggunaan BLBI pada 10 Bank Beku Operasi dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha. Dalam laporannya, BPKP menyebutkan bahwa kerugian negara disebabkan oleh peranan BI:

ü  Belum melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.

ü  Belum menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

ü  Lalai melakukan pengamanan terhadap bank yang laporannya ada indikasi pelanggaran :

  • Batas Maksimum Pemberian Kredit
  • Prinsip prudential Bank dalam PUAB yang longgar ketentuan
  • Kejanggalan mutasi akuntansi

ü  Tidak ada pengendalian yang memadai terhadap penggunaan dana BLBI

ü  Diskriminasi terhadap penggunaan BLBI

Selain itu, BPKP juga menemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan BLBI pada bank penerima sebagai berikut.

3.2 Penyelesaian Kasus BLBI

Dalam upaya mengoptimalkan pengembalian uang negara BPPN telah melakukan upaya penyelesaian dengan membuat beberapa pola perjanjian sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari para pemegang saham bank penerima BLBI. Perjanjian tersebut berupa:

  1. Mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham pengendali. Pemerintah, bersama pemegang saham bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU), menandatangani master settlement and acquisition agreement (MSAA), pola ini dan master refinancing agreement and note issuance agreement (MRNIA). Tujuannya untuk mengembalikan BLBI, baik melalui penyerahan aset maupun pembayaran tunai kepada BPPN.
  2. Pengkonversian BLBI pada bank-bank take over (BTO) menjadi penyertaan modal sementara (PMS).
  3. Mengalihkan utang bank ke pemegang saham pengendali, melalui pola penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali (PKPS). Caranya dengan menandatangani akta pengakuan utang (APU).

3.3 Analisa Terhadap Penyelesaian Korupsi BLBI

3.3.1 Kebijakan Tentang Inpres no. 8 tahun 2002 Release and Discharge Cacat Hukum

Kebijakan Release and Discharge yang bersumber pada Inpres No. 8 Tahun 2002 adalah cacat hukum karena telah melanggar dan/atau bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangan yang lebih tinggi, antara lain:

UUD 1945

Pasal 1 ayat 3 menyatakan: “ Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan tersebut memberikan makna segala permasalahan negara harus diselesaikan bukan dengan kekuasaan semata, tetapi harus sesuai dengan prosedur hukum. Kenyataannya Inpres No. 8 Tahun 2002 menunjukkan bahwa Presiden telah mengintervensi kekuasaan yudikatif dengan menginstruksikan membebaskan seseorang yang tersangkut kasus pidana tanpa proses hukum melalui peradilan, atau dengan kata lain Presiden menyelesaikan permasalahan hukum dengan kekuasaan semata.

Ketetapan MPR

Setidaknya ada tiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang pada intinya menyebutkan bahwa upaya pemberantasan dan penindakan hukum dalam perkara korupsi harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh.

Pertama, TAP MPR No.IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme khususnya dalam pasal 4 secara tegas menyebutkan:

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.”

Kedua, TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan maksud untuk mempercepat dan lebih menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pasal 2 ayat 2 merekomendasikan untuk:

“Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat beratnya.”

Ketiga, TAP MPR No. X/MPR/2001, yang isinya antara lain, memberi penugasan pada Presiden dalam Pengelolaan dan penjualan asset-aset yang dikelola BPPN, antara lain, “ c) Pemerintah perlu konsisten menjalankan MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) dan MRA (Master of Refinancing Agreement), dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS butir C Nomor 2, 3, 4 perlu diambil tindakan tegas.”;

Bahwa berdasarkan Ketetapan MPR tersebut diatas, Presiden sebagai Madataris MPR dalam membuat kebijakan, dan atau keputusan Presiden tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada apa yang telah digariskan oleh MPR, yaitu dalam hal kebijakan dan keputusan yang menyangkut pelaku tindak pidana KKN, Presiden harus bertindak tegas, tanpa pandang bulu terhadap semua kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk dalam hal penyelesaian masalah hutang para Konglomerat hitam yang telah banyak merugikan keuangan negara, yaitu dengan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya jika terbukti bersalah. Berdasarkan uraian tersebut karena Inpres No. 8 Tahun 2002 memberikan pembebasan dan ampunan pada debitur tersangka kasus korupsi maka Inpres tersebut melanggar dan/atau bertentangan TAP MPR dalam hal pemberantasan korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999, menyebutkan ; “ Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”;

Bahwa Release and Discharge diberikan kepada debitur BLBI karena dianggap telah mengembalikan hutang/uang negara. Hal ini sama dengan pengertian tersangka telah mengembalikan kerugian negara dalam rumusan pasal 4 UU No. 31 tahun 1999. Oleh karena itu Inpres No. 8 Tahun 2002 yang menyatakan pemberian Release and Discharge membebaskan debitur dari tuntutan pidana karena dianggap sudah mengembalikan uang negara, adalah bertentangan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya seseorang.

UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1991, menyebutkan antara lain ; “… kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan”. Demikian juga pasal 1 ayat (3) menyatakan ; “ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Selanjutnya penjelasan umum UU No.5 Tahun 1991,menyatakan antara lain ; “ …Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan YME dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum” Ketentuan UU Kejaksaan tersebut telah secara tegas menyatakan “ Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan “ artinya Presiden sebagai kepala Pemerintahan tidak dapat semena semena memerintahkan pada Kejaksaan untuk membebaskan seseorang yang terdapat cukup bukti diduga melakukan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. UU 31 Tahun 1999 sudah secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya seseorang, maka menurut hukum Kejaksaan harus tetap melimpahkan tersangka debitur BPPN ke pengadilan walaupun sudah mendapatkan Release and Discharge dari BPPN.

Dengan pertimbangan bahwa Inpres No. 8 Tahun 2002 adalah cacat hukum maka penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2003 terhadap sedikitnya 10 debitur BLBI yang telah mendapatkan R&D harus juga dinyatakan sebagai cacat hukum. Pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur yang dinilai kooperatif hanya menghilangkan aspek keperdataannya sedangkan secara pidana proses hukum terhadap debitur yang diduga melakukan penyimpangan dana BLBI harus terus berjalan hingga ke tahap pengadilan.

3.3.2 Tidak Ada Alasan Penghapusan Pidana Bagi Para Debitur Yang Melakukan Penyimpangan Dana BLBI

Dalam teori ilmu hukum pidana terdapat beberapa alasan yang menghapuskan pidana seseorang yang terdiri atas 7 :

  1. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapaskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
  2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana , tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
  3. Alasan penghapusan penuntutan, dengan dasar pertimbangan utilitas atau kemanfaatan dimasyarakat (atau istilah lainya kepentingan umum), maka sesorang meskipun dinilai melakukan perbuatan melawan hukum, pemerintah dapat tidak mengajukan penuntutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang penghapusan pidana antara lain:

  1. Pasal 48 KUHP

Tidak dapat dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan, karena pengaruh daya paksa (overmacht).

  1. Pasal 51 ayat (1) KUHP

Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

  1. Pasal 50 KUHP

Tidak dapat dipidana, barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang

Pada prinsipnya, penyaluran dana BLBI hanya boleh dipergunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban bank kepada pihak ketiga atau dalam hal ini dana nasabah. Namun kenyataannya dari total penerimaan BLBI pada 48 bank, yaitu senilai Rp. 144,53 triliun, audit investigasi BPK tahun 2000 telah ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan para Bank Penerima BLBI. Sebanyak 11 jenis penyimpangan yang ditemukan dalam penggunaan dana BLBI yang nilainya mencapai Rp. 84,84 triliun atau 59,7% dari keseluruhan BLBI (per 29 Januari 1999).

Apa yang dilakukan oleh para oleh para debitur dalam menggunakan dana BLBI- yang dinilai sebagai penyimpangan oleh BPK dan merugikan keuangan negara- tidaklah tepat untuk diterapkan ketentuan penghapusan pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan KUHP tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan para debitur tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam kondisi memaksa/darurat (overmacht), melaksanakan perintah jabatan, maupun melaksanakan ketentuan undang-undang.

Selain penghapusan pidana, KUHP juga mengatur mengenai peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam bab VIII buku I KUHP antara lain :

  1. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama (nebis in idem) (pasal 76 KUHP);
  2. Terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP);
  3. Perkara tersebut kadaluwarsa (pasal 78 KUPH);
  4. Terjadinya penyelesaian di luar persidangan (pasal 82 KUHP)

Jika melihat dari kriteria-kriteria tersebut, maka tidak ada satupun kriteria yang dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan atas kasus BLBI. Selain ketentuan yang diatur dalam KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam pasal 4 jelas menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian Surat Keterangan Lunas atau release and discharge bukan merupakan alasan penghapusan pidana atau peniadaan tuntutan sehingga para debitur BLBI yang dinilai tidak memliki itikad baik dan melakukan penyimpangan penggunaan dana BLBI harus tetap diproses hingga di pengadilan.

3.3.3 Catatan Terhadap Proses Hukum Perkara Korupsi BLBI Selama Ini

  1. Tidak Serius

Selain karena adanya intervensi dari presiden, salah satu sebab berlarut-larutnya penyelesaian perkara korupsi BLBI karena ketidakseriusan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung. Sejak kasus korupsi BLBI mulai ditangani oleh kejaksaan tahun 2000, dari 65 orang tersangka yang dilakukan pemeriksaan, saat ini baru 16 orang tersangka atau kurang dari 25 persen yang telah dilimpahkan ke pengadilan.

Beberapa tersangka seperti Indarto Hovart Tantular (korupsi BLBI Bank Central Dagang senilai Rp 1,4 triliun) dan I Gede Darmawan ( korupsi BLBI Bank Aken senilai Rp 17 miliar ) sejak tahun 2001 kasusnya sudah pada tahap penyidikan namun hinggá saat ini belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Abdul Rachman Saleh juga tidak menunjukkan langkah kongkrit untuk segera menyelesaikan kasus korupsi BLBI yang selama ini mandeg ditingkat penyidikan. Langkah yang dilakukan pihak kejaksaan hanya sebatas evaluasi dan rencana. Pada 12 Juli 2005 Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Hendarman Supandji, menyatakan berencana mengevaluasi sekitar 30 kasus terkait BLBI tahun 1998-2003. Masing-masing kasus akan dievaluasi selama dua bulan, dan berkas kasus yang lengkap akan segera diajukan ke persidangan. Namun sempai akhir tahun 2005 tidak ada satupun kasus korupsi BLBI yang dilimpahkan ke pengadilan.

Begitu pula dengan rencana Kejaksaan yang akan mengajukan persidangan secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) terhadap Agus Anwar Bos Bank Pelita yang diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 1, 9 triliun dan melarikan diri ke Singapura. Rencana ini akhirnya gagal direalisasikan tanpa alasan yang jelas.

  1. Tidak Transparan

Persoalan lain yang muncul dalam penuntasan perkara korupsi BLBI adalah tidak tranparannya informasi atas perkembangan penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian. Dalam catatan ICW pihak Kejaksaan Agung hanya satu kali melaporkan perkembangan perkara korupsi BLBI cukup terperinci (karena menyebutkan proses hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hingga ekeskusi) pada saat pertemuan dengan Komisi Hukum DPR RI (dahulu Komisi II) tanggal 6 Desember 2001. Setelah pertemuan tersebut, dan telah terjadi pergantian pemerintahan dan jaksa agung, pihak kejaksaan tidak lagi melaporkan lagi perkembangan penenagan perkara korupsi BLBI kepada komisi III DPR RI. Jikapun dilaporkan biasanya sebatas pelaksanaan eksekusi dari para terpidana korupsi kasus BLBI (lihat Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR, 29 November 2005).

Problem tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan di tengah masyarakat mengenai perkembangan proses hukum dari para debitur BLBI yang diduga merugikan kerugian negara miliaran rupiah (berapa yang sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan, diproses di pengadilan, dan telah dieksekusi). Berapa banyak debitur BLBI yang dihentikan penyidikannya (SP3) oleh kejaksaan juga tidak jelas. Hal ini dikarenakan kejaksaan tidak secara terbuka mengumumkan siapa saja tersangka kasus korupsi BLBI yang telah di SP311. Terdapat indikasi bahwa pihak kejaksaan sengaja untuk menutup-nutupi hal tersebut.

  1. Hasil yang Tidak Memuaskan Ditingkat Pengadilan

Meskipun sudah 16 orang pelaku korupsi BLBI yang diproses ke pengadilan namun secara keseluruhan hasil yang dicapai sangat mengecewakan. Tiga tersangka dibebaskan oleh pengadilan (Leonard Tanubrata dan Kaharudin Ongko dan Leo Ardiyanto).

Dari 13 tersangka yang telah divonis penjara oleh hakim (baik di tingkat pertama (PN), Banding atau Kasasi), 6 terdakwa divonis dibawah 18 bulan dan 2 terdakwa divonis 4 dan 8 tahun. Selebihnya 5 orang meskipun divonis seumur hidup dan 20 tahun penjara namun putusannya dijatuhkan tanpa kehadiran para terdakwa (in absentia).

Saat ini baru dua orang yang berhasil dijebloskan ke penjara yaitu Hendrawan Haryono – terpidana kasus korupsi BLBI Bank Aspac – dan David Nusa Widjaya- terpidana kasus korupsi

BLBI Bank Servitia. Empat terdakwa masih dalam proses banding/kasasi meskipun ditingkat pertama telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara namun tidak langsung diperintahkan masuk ke bui. Dan yang paling buruk adalah 7 orang terdakwa telah melarikan diri keluar negeri ketika vonis hakim dijatuhkan.

Dari segi kualitas mayoritas vonis hakim yang dijatuhkan sangat tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang telah ditimbulkan. Hendri Sunardyo dan Jemy Sutjiwan yang didakwa melakukan korupsi dana BLBI Bank South East Asia Bank sebesar Rp 280 miliar meskipun oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah hanya divonis 10 bulan dan 8 bulan penjara. Soemeri dan Supari Dhirjo Prawiro yang diduga merugikan kerugian negara sebesar Rp 305 miliar dalam penyimpangan BLBI Bank Ficorinvest hanya divonis 18 bulan penjara.

  1. Butuh Waktu Lama Hingga Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dapat Dieksekusi

Pada asasnya proses pengadilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah. Namun prakteknya proses pengadilan di Indonesia (baik pidana maupun perdata) tidak cepat, tidak sederhana dan tidak murah. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun suatu perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses yang memakan waktu lama ini disebabkan karana hukum di Indonesia tidak mengenal adanya limitasi waktu penyelesaian perkara baik ditingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Selain itu juga disebabkan karena para pihak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim.

Hal yang sama juga terjadi dalam penyeleaian kasus korupsi BLBI yang prosesnya telah dilimpahkan ke pengadilan. Dari 16 kasus korupsi yang telah dilimpahkan baru 5 kasus yang telah divonis di tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap), selebihnya atau 11 kasus masih dalam proses dan tidak jelas. Waktu pemeriksaan yang lama hingga adanya putusan inkracht kenyataanya juga menjadi peluang bagi para terdakwa untuk melarikan diri.

Hendrawan Haryono terpidana korupsi BLBI Bank Aspac misalnya, proses hukumnya memakan waktu 4 tahun mulai dari diadili hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Herdawaan mulai diadili pada tahun 2001 dan baru bisa dieksekusi setelah adanya putusan Peninjauan Kembali MA yang memvonisnya 1 tahun penjara pada tahun 2005.

  1. Adanya Indikasi Judicial Corruption dalam Setiap Tahap Peradilan

Tidak tranparannya penyelesiaian perkara korupsi BLBI pada akhirnya membuka potensi adanya korupsi dalam penanganan perkara tersebut mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan. Pengakuan tiga debitor BLBI Bank yakni Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), James Januardi (Bank Namura-Yasonta), serta Atang Latief (Bank BIRA) yang menyatakan mereka diperas oleh oknum kejaksaan membuktikan adanya praktek korupsi dalam penyelesaian proses hukum BLBI ditingkat penyelidikan/penyidikan.

Tuntutan jaksa yang ringan maupun vonis bebas dan ringan setidaknya juga menunjukkan adanya indikasi praktek kolusi antara aparat hukum dengan terdakwa. Hal ini bisa dilihat pada kasus korupsi BLBI Bank Aspac, Setiawan Haryono yang didakwa melakukan penyimpangan dana BLBI dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 583 miliar oleh jaksa penuntut umum hanya dituntut 6 bulan penjara.

Kejanggalan juga muncul saat PN Jakarta Barat menjatuhkan vonis bebas terhadap Samadikun Hartono yang didakwa melakukan korupsi dana BLBI Bank Modern senilai Rp 169 miliar lebih. Banyak kalangan menilai pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim dianggap tidak masuk akal dan hanya mencari pembenar yang menguntungkan mantan bos Bank Modern. Putusan ini sendiri akhirnya dibatalkan ditingkat kasasi setelah MA menyatakan Samadikun bersalah dan dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Sayangnya vonis ini tidak dapat diekskusi karena terpidana telah melarikan diri keluar negeri.

3.3.4 Alternatif Penyelesaian

Setidaknya ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam memecahkan kebuntuanpenyelesaian perkara korupsi BLBI.

  1. Pemberian Jaminan Adanya Grasi terhadap Debitur BLBI yang menjalani proses hukum dan bersedia mengembalikan seluruh utangnya kepada negara

Seperti yang telah banyak diuraikan sebelumnya, kebijakan presiden dalam penyelesian kasus BLBI dalam bentuk Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge dapat diartikan sebagai bentuk intervensi presiden terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Langkah kompromi dan diskriminatif khsusus kepada para debitur BLBI juga menunjukkan kesan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pengembalian keuangan negara daripada penegakan hukumnya. Bagaimanapun juga bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dengan pengeluaran Inpres tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah bertentangan dengan sejumlah paraturan perundang-undangan.

Secara legal sesungguhnya Presiden dapat melakukan “intervensi” dalam penyelesaian kasus korupsi BLBI dengan cara memberikan grasi. Kebijakan ini dilakukan tidak terhadap proses hukum yang sedang berjalan (masih dalam tahap penyelidikan,penyidikan atau penuntutan) namun setelah proses hukumnya selesai dilaksanakan (dalam arti telah ada putusan berkekuatan hukum tetap).

Dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan bahwa Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Namun pemberian grasi ini dapat dilakukan dengan mensyaratkan pada dua hal. Pertama, proses hukum harus tetap berjalan. Hal ini berarti bahwa para debitur BLBI tersebut harus menjalani proses hukum hinggá ke pengadilan dan telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kedua, para debitur BLBI tersebut menyesal dan mengkui perbuatannya serta mengembalikan seluruh kerugian negara (membayar seluruh utangnya kepada negara ditambah dengan bunga) yang telah dinikmatinya.

Atas putusan pengadilan tersebut Chun menyatakan menerima dan menyesali perbuatannya serta sekaligus meminta maaf kepada seluruh rakyat Korea Selatan dan dilanjutkan dengan mengembalikan seluruh hasil korupsi yang pernah dilakukan. Pada akhirnya Chun tidak menjalani hukuman karena adanya pengampunan yang diberikan oleh Presiden Korea Selatan yang saat itu berkuasa, Kim Dae Jung.

  1. Pengambilalihan oleh KPK

Alternatif lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan korupsi BLBI adalah dengan meminta KPK untuk mengambil alih penanganan perkara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002 disebutkan KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan dengan alasan:

  1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
  2. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
  4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
  5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
  6. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Penanganan perkara korupsi BLBI yang selama ini dilakukan kejaksaan (dan juga kepolisian)

setidaknya telah memenuhi 4 dari 6 alasan yang ditentukan oleh pasal 9 UU KPK yaitu:

Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan mengapa KPK merupakan institusi yang tepat dalam menangani perkara korupsi BLBI. Pertama, KPK tidak mengenal penghentian penyidikan apabila perkara korupsi yang ditanganinya telah masuk tahap penyidikan. Kedua, tugas dan kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh KPK sehingga penanganan perkara korupsi relatif tidak mengalami hambatan. Ketiga, minim terhadap adanya indikasi judicial corruption dan ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya dalam penanganan perkara mulai tahap penyidikan hingga proses dipengadilan karena secara integritas SDM yang ada di KPK dan juga pengadilan tipikor masih dapat dipercaya.

Keempat, relatif tidak mengalami gangguan atau intervensi dari ekskutif, yudikatif dan legislatif. Kelima, waktu penanganan relatif lebih cepat khususnya apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan tipikor. UU No. 30 Tahun 2002 mengenal adanya limitasi pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan tipikor. Hanya butuh waktu maksimal 8 bulan hingga suatu perkara telah mempunyai putusan inkracht dan dapat dieksekusi. Keenam, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor jauh lebih adil dan lebih berat dari pengadilan biasa. Kecil kemungkinan pengadilan tipikor akan membebaskan terdakwa kasus korupsi.

 

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

  1. Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kasus BLBI yang lebih mengutamakan mendapatkan pengembalian utang dari para konglomerat pada akhirnya telah mengabaikan prinsip bahwa semua orang sama didepan hukum (equality before the law) dan bertindak jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat karena memberikan keistimewaan bagi para pelaku korupsi BLBI serta mengaburkan pengertian “demi kepentingan hukum” sebagai suatu alasan untuk menghentikan penuntutan.
  1. Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perkara korupsi BLBI dalam bentuk Inpres No. 8 Tahun 2002 merupakan produk hukum yang cacat hukum karena bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undanagan yang lebih tinggi seperti UUD 45, TAP MPR, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Kejaksaan. Selain itu Inpres ini merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian segala langkah/tindakan yang diambil berdasarkan Inpres tersebut harus juga dianggap cacat hukum.
  1. Tidak ada alasan penghapusan pidana bagi para debitur yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI. Surat Keterangan Lunas maupun R&D hanya melepaskan dan membebaskan dari aspek keperdataannya namun secara pidana proses hukum harus tetap berjalan hingga proses ke pengadilan.
  1. Penanganan perkara korupsi BLBI yang selama ini ditangani oleh aparat penegak hukum khususnya kejaksaan pada prakteknya menunjukkan beberapa catatan buruk seperti ketidakseriusan kejaksaan dalam penuntasan perkara korupsi BLBI, tidak transparannya penanganan perkara korupsi , hasil yang tidak memuaskan ditingkat pengadilan, terdapat indikasi judicial corruption dalam penanganan perkara, dan memakan waktu yang lama hingga terpidana dapat dieksekusi.

4.2 Rekomendasi

  1. Presiden harus mencabut Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang R&D karena bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangan. Sebagai gantinya Presiden perlu menerbitkan Inpres baru mengenai kebijakan penyelesaian kasus BLBi yang tranparan dan adil dengan tetap mengedepankan proses penegakan hukum. Perlu dipertimbngkan adanaya kebijakan khusus dalam bentuk jaminan pemberian grasi bagi para debitur BLBI yang bersedia menjalani proses hukum dan memenuhi kewajiban menyelesaikan hutang berikut bunganya kepada negara.
  1. KPK perlu mengambil alih proses hukum perkara korupsi BLBI yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan maupun Kepolisian. Beberapa fakta dalam penanganan perkara korupsi BLBI yang selama ini ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan telah memenuhi alasan bagi KPK untuk mengambil alih perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Implementasi
1. Pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan beimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi dini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar ’45 demi terwujudnya good goverment.
3. Pendidikan anti korupsi dini diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

5.2 Rekomendasi
1. Perlu peningkatan peran keluarga dalam penerapan pendidikan anti korupsi dini sebagai figur dalam pembentukan karakter.
2. Pemerintah dalam halnya melalui Dinas Pendidikan memformulasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran pada jenjang pendidikan formal.
3. Adanya kerjasama masyarakat, pemerintah serta instansi terkait secara sinergis untuk dapat mengimplementasikan dan menerapkan pendidikan anti korupsi dini di segala aspek kehidupan.
Daftar Pustaka

  1. Anonim. “Korupsi” http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi (diakses tanggal 9 September 2012)
  2. Razib, Rizal. “PERAN PEMUDA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA; INTERNALISASI TIGA AJARAN KI HAJAR DEWANTARA” http://rizalrazib.blogspot.com/2011/11/peran-pemuda-dalam-pemberantasan.html (diakses tanggal 9 September 2012)
  3. Khoiri, Mishad. “Pendidikan Anti Korupsi” http://kualitaindonesia.blogspot.com/2012/03/pendidikan-anti-korupsi.html(diakses tanggal 9 September 2012)
  4. http://minggudibulanjuni.blogspot.com/2012/08/tugas-sistem-informasi-akuntansi.html
  5. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
  6. http://www.kpk.go.id/id/faq
  7. http://www.ut.ac.id/html/suplemen/mapu5102/menukorupsi.htm
  8. http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/07/130711_majalahlain_istilahkorupsi.shtml

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s