Bab 2 : Peran Warga Negara dalam Bidang Hukum

Standard

Bab 2
Peran Warga Negara dalam Bidang Hukum

Definisi Hukum
Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.
Pada pokoknya hukum itu adalah peraturan–peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan–peraturan yang dibuat oleh badan–badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan–peraturan tadi akibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.
Dalam memberikan pengertian mengenai hukum, para ahli dan sarjana ilmu hukum melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda antara satu ahli dengan lainnya. Dengan demikian, tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi hukum, antara lain Van Kan, Utrecht dan Wiryono Kusumo.

1. Van Kanlah
Menurut Van Kan definisi hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat.
2. Utrecht
Menurut Utrecht definisi hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
3. Wiryono Kusumo
Menurutu Wiryono Kusumo definisi hukum ialah keseluruhan peraturan bak yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan terhadap pelanggaranya umumnya dikenakan sanksi.

Peran Warga Negara Dalam Bidang Hukum
Didalam kehidupan bernegara, rakyat sejatinya adalah pemegang kedaulatan tertinggi, partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat buah dari proses reformasi, Dampak dari semua itu masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengakaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan tengah dilakukan pemerintah. Begitupun didalam proses kehidupan berbangsa bernegara, dalam proses pembangunan masyarakat punya hak-hak pengawasannya.
Didalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan ‘kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’ (Bab I pasal 1 ) dan juga, ’setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara’ (UUD 1945 pasal 28C). Sebagaimana juga dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah dikukuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat selalu mendapat tempat sebagai fungsi pengawasan dan kontrol dalam proses pembangunan seperti dalam bidang pendidikan, jasa konstruksi, hak asasi manusia dll, dalam rangka turut serta berperan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan pengelolaan dan penyedian pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN).
Peran serta masyarakat menjadi penting sebab masyarakat harus mengetahui secara pasti kemana sumbangan mereka melalui pajak dan retribusi digunakan oleh pemerintah selaku pengelola keuangan. Dalam hal peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi juga dituangkan dalam pasal 41 dan 42 UU RI no 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diwujudkan dalam bentuk hak mencari,memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Yang mana hal-hal tersebut untuk menuju dan mewujudkan pemerintah yang bersih bebas dari KKN serta berkeadilan, menuju terciptanya transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
Peran warga negara dalam bidang hukum ini memang sangat eratnya dalam jaminan persamaan dalam hukum seperti dalam prinsip demokrasi yang telah dikatakan oleh Lyman Tower. Masalah persamaan hukum telah diatur dalam konstitusi di Indonesia yaitu pasal 28D. Warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (culture of law), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (process of law making), mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (content of law), ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (structure of law).
Peran serta bila ditinjau dari segi hukum merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk peran sertanya antara lain pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rancangan rencana. Bentuk-bentuk lain seperti dengar pendapat, angket lisan maupun tertulis, pertimbangan melalui lembaga masyarakat, hak bicara dari komisi pertimbangan, dan sebagainya.
Peran warga negara di bidang hukum dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Beberapa peran warganegara dibidang hukum yang diatur dalam Undang-undang, diantaranya:
• Setiap warganegara wajib patuh terhadap hukum yang berlaku dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
• Setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.
• Setiap warganegara wajib berpatisipasi dalam hal upaya penegakan hukum.

Seperti yang pernyataan Emerson Yuntho Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch yang di kutip dari situs antaranews.com mengatakan “Peran masyarakat secara luas dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum kasus-kasus korupsi, Namun, peran itu akan sulit diwujudkan jika tidak ada instrumen yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Bayangkan jika kasus-kasus besar korupsi yang terjadi di negara kita saja memerlukan peran serta masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang masih tergolong ringan. Sudah barang tentu peran masyarakat sangat di perlukan.
Kita sebagai warganegara diwajibkan untuk menaati hukum dan ikut serta membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum. Jangan hanya menjadi warganegara yang mengeluh tentang buruknya hukum di Indonesia namun ikutlah ambil bagian dalam penegakkan hukum agar keamanan dan kenyamanan warganegara dapat selalu terwujud. John F. Kennedy mantan presiden Amerika Serikat bernah berujar “Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu.”

Disamping hak dan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia, ada pula hak dan kewajiban negara Indonesia terhadap warga negara Indonesia, diantaranya :
1. Hak untuk ditaati hukumnya
2. Hak dibela oleh rakyat
3. Hak untuk menguasai kekayaan alamnya untuk kepentingan warga negara
4. Kewajiban menjamin hukum yang adil
5. Kewajiban menjamin HAM
6. Kewajiban memberi jaminan sosial dan memeluk agama
7. Kewajiban memberi pendidikan dan ilmu pengetahuan

Selain itu negara harus mengakui:
1. Adanya proteksi konstitusional.
2. Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas.
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat; 5. Adanya tugas-tugas oposisi; dan.
6. Adanya pendidikan civils. Dan warga negara yang baik akan senantiasa mengerti tentang peranan warga Negara yang bersifat aktif, pasif, positif, dan negatif, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dari demokrasi politik.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan timbal balik antara peranan warga negara Indonesia dan negara Republik Indonesia sangat penting dan berpengaruh untuk menjaga kesatuan dan persatuan.

SUMBER :
http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/peran-warga-negara-dalam-kehidupan-bernegara/
http://kireniusdena.blogspot.com/2010/10/peran-warga-negara-dalam-membangun.html
http://sosbud.kompasiana.com/2011/05/24/peran-masyarakat-dalam-pembangunan-366799.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s