ORGANISASI 44 : PGRI

Standard

43. PGRI

Cikal bakal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  diawali pada 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka dua. Namun, tidak menghalangi mereka rukun bersama.

PADA 1932 PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengagetkan pemerintah kolonial Belanda. Sebab, istilah Indonesia mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi kolonial Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa ini. Saat bala tentara Jepang menguasai Indonesia, semua organisasi termasuk PGI dilarang tumbuh berkembang.

Seratus hari pasca proklamasi tepatnya 24 dan 25 November 1945, guru-guru pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam PGI berkongres di Surakarta. Melalui kongres inilah, PGI metamorphosis menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sebagai wujud apresiasi positif pemerintah Orde Baru kepada guru, Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 78/1994 menetapkan hari lahir PGRI sebagai Hari Guru Nasional.

Kini, PGRI sudah tidak muda lagi. Kemampuan dan kekuatan yang ada mulai menurun. Sementara permasalahan-permasalahan guru dan pendidikan makin dinamis dan sporadis. Sangat wajar,  jika pemerintahan Era Reformasi menerbitkan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Di mana dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 41 ayat 1 menegaskan guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. UU No. 14/2005 ini menjadi landasan hukum guru-guru muda berjiwa progresif revolusioner dan anti kemapanan, secara sadar terorganisir mendeklarasikan organisasi profesi guru, baik bersifat lokal maupun nasional.

Tidak sedikit organisasi profesi guru yang berlepas diri dari PGRI, kerap disalahmengertikan, ada yang mengatakan sempalan, oposan atau juga tandingan. Ketidakmengertian ini kadang kala dilegitimasi oleh pernyataan-pernyataan yang tidak mendidik dari segelintir birokrat atau oknum pengurus PGRI menyatakan PGRI satu-satunya organisasi profesi guru yang legitimit dan diakui pemerintah. Selain bersifat nasional, juga menjadi bagian dari organisasi profesi guru internasional.

Statemen tidak berdasar ini harus disudahi. PGRI dan organisasi profesi guru lainnya, duduk bersama merumuskan kesepakatan, membangun komitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan harkat guru. Ada tiga masalah utama, yang harus diselesaikan oleh PGRI dan organisasi guru lainnya. Penyelesaian ini bisa dilakukan secara bersama-sama, atau antara PGRI dan organisasi profesi guru lainnya cukup koordinasi berbagi tugas, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terus berkembang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s